MINUT, Suarakhatulistiwa – Bupati Minahasa Utara (Minut) Joune Ganda mengapresiasi seluruh fraksi di DPRD Minut.
Fraksi Kelima fraksi, masing-masing Fraksi PDIP, Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi Demokrat dan Fraksi Tonsea menyatakan menerima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024.
Untuk dibahas pada tahap selanjutnya sesuai dengan undang-undang.
“Terima masih ke seluruh fraksi yang setuju untuk membahas lebih lanjut, Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024,” kata Bupati Minut Joune Ganda saat diwawancaria lagi Minggu (29/6/2025).
Hal ini disampaikan Bupati Joune, ketika menghadiri Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I Atas Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Kamis (26/6/2025).
Pada kesempatan itu Joune juga telah menyampaikan angka-angka, dalam Ranperda itu.
Kemudian nantinya akan di bahas secafa detail oleh DPRD Minut dan Organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada di Pemkab Minut.
Joune juga berjanji akan menindak lanjuti, masukkan dan respons dari masyarakat melalui anggota DPRD Minut lewat mekanisme yang berlaku.
Karena kata Joune, ada mekanisme terhadap apa yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Minut dengan jajaran DPRD Minut agar bisa jalan baik.
Supaya tidak semuanya di ekspose, diumbar saat pelaksanaan rapat Paripurna.
“Dalam setiap pelaksanaan program kegiatan, sudah dibahas secara detail. Sehingga tidak ada yang tiba saat tiba akal, harus melalui pembahasan sesua mekanisme. Agar pelaksanaan program kegiatan terukur dan sesuai aturan,” kata dia.
Dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar di Ruang Sidang DPRD Minahasa Utara, Bupati Joune Ganda menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024, sekaligus memberikan tanggapan terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi secara terbuka dan konstruktif.Minahasa Utara Raih WTP ke-4 Berturut-turut atas APBD 2024.
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024.
Ini merupakan pencapaian WTP keempat secara berturut-turut, sebagai bukti nyata komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Pemkab Minut juga memastikan pemenuhan alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, sesuai amanat peraturan perundang-undangan.
Keberhasilan ini tidak lepas dari sinergi kuat antara eksekutif dan legislatif serta seluruh jajaran birokrasi yang menjaga semangat gotong royong, pelayanan publik, dan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Mari kita terus bergerak cepat dan bersama demi mewujudkan Minahasa Utara yang lebih sejahtera, berlandaskan iman dan kebersamaan,” ujar Bupati Joune Ganda.
Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Vonny Adel Rumimpunu didampingi Wakil Ketua Edwin Nelwan dan Chyntia Erkles ini, dihadiri Bupati Minut, Joune Ganda, dengan agenda Pembicaraan Tingkat I Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD T.A 2024 dan Pembentukan Pansus.(ven)
