Aktivitas penambangan batu hitam ilegal di wilayah Gunung Data Hulu, Desa Nunuka Raya, Kecamatan Tomini, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), diduga masih terus beroperasi hingga saat ini. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran publik, khususnya terkait indikasi pembiaran dari Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal ini Polres Bolsel dan Pemerintah Daerah (Pemda) Bolsel.Masyarakat setempat mendesak agar penegak hukum dan pemerintah daerah segera menindak tegas pelaku serta pihak-pihak yang mungkin terlibat dalam pembiaran aktivitas ilegal tersebut.
Berdasarkan informasi yang diperoleh dari narasumber yang memilih untuk tidak disebutkan identitasnya demi alasan keamanan, praktik eksploitasi sumber daya alam secara tidak sah ini telah memicu keresahan luas di kalangan masyarakat. Mereka menyoroti kerusakan lingkungan yang mulai terlihat nyata serta dampak sosial yang ditimbulkan oleh aktivitas tambang ilegal ini.
Keluhan terkait ketidakpastian hukum yang melingkupi operasi tambang tersebut juga menjadi perhatian utama. Salah seorang narasumber mengungkapkan keresahannya, menyatakan bahwa aktivitas ilegal ini berjalan tanpa izin yang jelas dan menyebabkan kerusakan lingkungan yang semakin parah.
Masyarakat merasa aspirasi mereka tidak didengar oleh pihak berwenang, sehingga memperparah kondisi yang ada. Situasi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak akan intervensi dari pihak berwenang untuk mengatasi masalah ini. Selain itu, informasi yang dihimpun juga menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga kerja atau buruh yang bertugas dalam proses penurunan material batu hitam didominasi oleh pekerja dari luar daerah, khususnya dari Gorontalo. Aspek ketenagakerjaan ini menambah kompleksitas permasalahan, termasuk potensi munculnya konflik sosial di kemudian hari.
Kehadiran pekerja dari luar daerah ini juga dapat menimbulkan pertanyaan mengenai pengawasan dan regulasi tenaga kerja di sektor pertambangan tersebut. Merespons laporan dan indikasi pembiaran ini, masyarakat secara kolektif mendesak adanya tindakan tegas dan transparan dari institusi terkait, yaitu Polres Bolsel dan Pemda Bolsel.
Desakan utama adalah agar operasi tambang ilegal tersebut segera dihentikan, dilakukan penertiban, serta menindak tegas baik pelaku usaha maupun oknum yang diduga melindungi atau membiarkan aktivitas ilegal ini berlangsung. Transparansi dalam penanganan kasus ini sangat dibutuhkan untuk memulihkan kepercayaan publik. Hingga berita ini diterbitkan, upaya untuk mendapatkan konfirmasi dan tanggapan resmi dari Kapolres Bolsel maupun Pemerintah Daerah Bolsel masih terus dilakukan. Publik menantikan langkah-langkah konkret dan penjelasan yang komprehensif dari pihak berwenang guna mengakhiri polemik tambang ilegal ini. Diharapkan, penanganan yang adil dan tegas dapat memulihkan rasa keadilan serta kepatuhan hukum di wilayah Bolaang Mongondow Selatan.
