JAKARTA, Suarakhatulistiwa – Isu strategis tentang, kemandirian fiskal daerah serta implikasi putusan MK No.135/PUU-XXII/2024 terkait pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah.
Di kupas dalam Diskusi terbatas, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), Rabu (19/8/2025).
Di moderatori Bupati Minahasa Utara yang juga Sekretaris Jendral (Sekjen) Apkasi, Joune Ganda menghadirkan Ketua Komisi II DPR RI, Dr. Rifqinizamy Karsayuda dan Ketua Umum Apkasi Bursah Zarnubi.
Dalam keterangan resminya ke wartawan, Joune Ganda sampaikan, Diskusi itu berlangsung di kantor Apkasi Jalan Mega Kuningan Barat Kota Jakarta Selatan.
Dihadiri jajaran dewan pengurus Apkasi serta Korwil Apkasi serta diikuti lewat hybird.
Sekjen Apkasi Joune Ganda menjelaskan, dalam diskusi tersebut menyoroti perbaikan desain Transfer ke Daerah (TKD), akselerasi PAD, optimalisasi BUMD, BLUD, hingga arah kebijakan RUU BUMD.
“Dalam kesempatan ini Juga dibahas kebutuhan desain Pemilu 2029 yang lebih terintegrasi melalui kodifikasi UU Pemilu, UU Partai Politik, dan UU MD3,” ujar Joune Ganda.
Sementara itu, Ketua Umum APKASI Bursah Zarnubi menegaskan pentingnya komunikasi strategis antara DPR dan pemerintah daerah demi mendorong pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Dewan Pengurus Apkasi masa bakti 2025-2030, di Kukuhkan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, 17 Juli 2025 di Jakarta.(ven)
