Ketua Bawaslu Provinsi Sulut Dr. Ardiles Mewoh membuka Rapat Koordinasi dan Evaluasi (Rakorev) Penanganan Pelanggaran pada Tahapan Pemilu Tahun 2024 di Provinsi Sulut. Acara ini berlangsung di Hotel Sutan Raja, Minahasa Utara (Minut), pada Jumat (28/6/2024) malam dan dijadwalkan berlanjut hingga Minggu (30/6/2024).
“Bawaslu harus melakukan evaluasi dalam setiap kinerja di Pemilu 2024. Ini upaya kita agar ini semua berakhir dengan indah,” ujarnya.
Ardiles menekankan pentingnya memastikan tahapan Pemilu 2024 berjalan lancar dan berkesinambungan, tanpa terputus.
“Itulah kenapa kita masih bicara Pemilu 2024 walaupun ini sudah masuk tahapan Pilkada 2024,” katanya.
Ia juga menyebutkan bahwa pelanggaran yang paling banyak terjadi di Sulut adalah Tindak Pidana Pemilu, berbeda dengan tren nasional yang lebih didominasi oleh pelanggaran administrasi.
“Kalau tren nasional itu pelanggaran administrasi yang paling banyak, namun sangat menarik di Sulut itu tindak pidana Pemilu. Ini perlu disampaikan ke masyarakat luas hal-hal yang penting, ini hati-hati, tanda awas untuk Pilkada 2024,” tukas Ardiles.
Oleh karena itu, Rakorev Pemilu 2024 sangat penting untuk didiskusikan bersama.
“Mari kita berikan rekomendasi, catatan-catatan yang penting, khususnya pelanggaran. Saya berharap kegiatan ini bisa berjalan dengan baik karena ini akan memperkuat pengawasan untuk Pilkada Serentak 2024,” pesan Ardiles.
Sebelumnya, Ketua Panitia Pelaksana Yenne Janis SH, yang juga Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Pemilu dan Hukum Bawaslu Sulut, menyampaikan laporannya kepada Pimpinan Bawaslu.
